STAKEHOLDER RELATION

Jumat, 16 Juni 2017

Annual Report PT PELNI (Persero) :

 

a. AR 2016

b. AR 2015

c. AR 2014

d. AR 2013

e. AR 2012

f. AR 2011

g. AR 2010

h. AR 2009

Ikhtisar Keuangan :

Ikhtisar Keuangan 2016

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) di PELNI merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undangan No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komitmen Terhadap Penerapan GCG

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

  1. Pedoman GCG PT PELNI (Persero)
  2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT PELNI (Persero)
  3. Pedoman Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
  4. Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT PELNI (Persero)
  5. Pakta Integritas PT PELNI (Persero)
  6. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT PELNI (Persero)
  7. Pedoman Whistleblowing Sytem (WBS)PT PELNI (Persero)
  8. Pedoman dan Sistem Manajemen risiko PT PELNI (Persero)
  9. Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunkasi

Roadmap GCG

Perseroan telah memiliki Roadmap GCG yang didasarkan pada Roadmap GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Mengacu pada Roadmap GCG tersebut, sasaran akhir Roadmap GCG PT PELNI (Persero) adalah terwujudnya Perusahaan sebagai good corporate citizen sehingga PT PELNI (Persero) dapat tumbuh berkelanjutan. Roadmap GCG PELNI digambarkan sebagai berikut:

Asesmen GCG

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG Assessment) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Pada tahun 2016, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP dengan capaian skor 80.785 atau predikat BAIK dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Organ GCG Perusahaan

Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki struktur Governance yang terdiri terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama PT PELNI (Persero) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris  Adapun Organ Pendukung PT PELNI (Persero) diantaranya Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Managemen Risiko. Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing organ mempunyai peran penting dalam penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

PT PELNI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Per 31 Desember 2017, tidak ada Direktur dan Komisaris yang memiliki saham PT PELNI (Persero). Pemegang Saham Utama dan pengendali PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan wakil kuasa Pemegang Saham adalah Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia.

RUPS Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki Kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

  1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, yaitu :
    • Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
    • Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

RUPS PT PELNI (PERSERO)

 

a.RUPS 2018

b.RUPS 2017

c.RUPS 2016

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk memperkuat praktik pengawasan terhadap kebijakan dan sistem manajemen risiko di Perseroan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Anggota Komite Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Komite harus bersikap independen, obyektif dan profesional

Pedoman pelaksanaan fungsi Komite Risiko tertuang dalam piagam komite kebijakan risiko, yang mengatur pembentukan & keanggotaan Komite Kebijakan Risiko, tugas, wewenang & tanggungjawab, kode etik, mekanisme rapat & pendanaan Komite Kebijakan Risiko.

Komite Kebijakan Risiko bertugas untuk:

  1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
  2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
  3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturanperaturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
  4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaanya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
  5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
  6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas halhal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasilevaluasi manajemen risiko oleh Komite Kebijakan Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/DK/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), maka susunan Komite Kebijakan Risiko adalah sebagai berikut:

SATYA BHAKTI PARIKESIT
Ketua

Diangkat sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko sejak 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor Kep-03/DK/XII-2015.

Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi tanggal 6 November 1972, berusia 46 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia lulus 1995 dan gelar Magister dari Universitas Padjajaran lulus 1999, serta Ph.D of International Law dari University of Nottingham, Inggris lulus 2000.

Selama karirnya, Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis hingga diangkat sebagai Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet.

 

ABDUL KHOLIK SUTRISNO
Anggota

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko sejak 01 Desember 2017. Warga Negara Indonesia lahir di Tasikmalaya 14 April 1984, berusia 34 tahun. Mendapat gelar Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2005 dan S1 Fakultas Ekonomi STIE Muhamadiyah Jakarta tahun 2009.

Saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris KBUMN , pernah berkarir di PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2017 dan PT Bina Karya (Persero) tahun 2013.

Mengikuti pelatihan Diklat manajemen Risiko, Diklat Audit untuk Non Auditor, Diklat Linux Enterprise Desktop, Diklat ESQ Eksekutif Basic dan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

 

RADJALIS
Anggota

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko sejak 01 Agustus 2017. Beliau lahir di Padang pada tanggal 3 Desember 1962, berusia 56 tahun. Mendapat gelar S1 Universitas Jayabaya tahun 1988 dan gelar Master S2 STIE IPWIJA tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Multimoda. Beliau pernah menjabat menjadi Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi tahun 2016, Kepala Kajian Kemitraan dan Pelayanan Trasnportasi laut & Manajemen Transportasi tahun 2015 dan Kasubab Perlengkapan Transportasi Laut Biro Keuangan tahun 2013.

Beliau pernah mengikuti pelatihan sertifikasi Diklat Adum Angkatan 25 dan PIM II.

 

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Piagam Komite Audit dan Pedoman Kerja

Sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Komite Audit yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance, Perseroan menetapkan Surat Keputusan No. 01/DK/I-2016 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan PT PELNI (Persero) tanggal 6 Januari 2016 sebagai pedoman untuk mengatur Anggota Komite Audit dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas sebagai Komite Audit.

Audit Committe Charter (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

Tugas Komite Audit antara lain:

  1. Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksana SPI
  2. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selain laporan tahunan seperti laporan triwulan, laporan semesteran, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta informasi keuangan lainnya.
  3. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian intern.
  4. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Komisaris.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No. KEP.07/DK/ XII-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pengangkatan Ketua Komite Audit pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero),  maka susunan Komite Audit PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

Johanes Widodo Hario Mumpuni
Ketua Komite Audit

Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 04 Desember 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-264/MBU/12/2017 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 15 Mei 1957, berusia 61 tahun. Domisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, lulus 1983. Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary’s University Halifax, Nova Scotia, Canada, lulus 1993. Selama karirnya,

Beliau pernah menduduki berbagai posisi diantaranya Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014, Auditor Utama (Tortama) keuangan Negara III pada tahun 2009-2014, beliau pernah menjabat Auditor Utama (Tortama) keuangan Negara VII (2007-2009), Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V (2005-2007), Kepala Pusat Pendidikan & Latihan (Pusdiklat) pegawai BPK (2003-2005), Kepala Sub-Auditorat V.A.1 (2000-2003), Kepala Bagian Bina Program,Pusdiklat pegawai BPK (1998-2000), Kepala Bidang Perencanaan Pemeriksaan (1997-1998), Kepala Seksi Pertamina 2 (1993-1997), Pemeriksa BPK (1984-1993).

Subagio
Anggota Komite Audit

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak 01 Agustus 207 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)nomor : Kep-03/DK/VIII-2017.

Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri tanggal 15 Juni 1969, berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana S1 Ekonomi  Universitas Terbuka Pondok Cabe tahun 1998 dan gelar master Public of Administration University Canberra Australia tahun 2014.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis, diantaranya aktif sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Bintaro Jakarta,  Pengolahan data sistem informasi & Layanan SDM Senior pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2016, Spesialis Perencanaan & Anggaran Madya pada KPK tahun 2015, Kepala Bagian Perencanaan & Anggaran pada KPK tahun 2013, Bendahara Pengeluaran KPK pada KPK tahun 2011.

Joko Murdyono
 Anggota Komite Audit

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak 01 Agustus 207 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)nomor : Kep-03/DK/VIII-2017.

Warga Negara Indonesia, lahir di Pati tanggal 7 Oktober 1971, berusia 48 tahun.. Beliau mendapat gelar Magister Administrasi Bisnis, STIA LAN tahun 2009.

Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Biro Keuangan & Perlengkapan dan merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan BLU, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Tahun 2014 – sekarang).

 

Share this article:


Jadwal & Reservasi Kapal Penumpang

Info Jadwal & Reservasi

Berdasarkan Asal-Tujuan?
Klik di sini

Ini Kantor Kami!